SEJARAH AWAL PEREKONOMIAN INDONESIA
Setelah Indonesia
memproklamirkan Kemerdekaan, Ternyata Belanda tidak serta merta
memberikan wilayah kekuasaannya di timur tersebut secara langsung.
Pemerintah Belanda tetap berkeras untuk mempertahankan wilayah Indonesia
sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu pemerintah Belanda terus
berupaya untuk mengacaukan Pemenritah Indonesia, terutama dalam hal
urusan luar negeri pemerintah Indonesia.
A. Kondisi Perekonomian Indonesia Awal Kemerdekaan
Terjadi Inflasi yang Sangat Tinggi
Inflasi terjadi karena peredaran uang
yang dikeluarkan pemerintah Jepang tidak terkendali dan sangat banyak,
sedangkan ketersediaan barang menipis dan susah ditemukan, serta
kemampuan ekonomi untuk menyerap uang tersebut sangat rendah (mata uang
yang beredar pada saat itu adalah mata uang Dejavasche Bank, Mata uang
pemerintah Hindia Belanda, Mata uang Jepang)
Adanya blokade Ekonomi dari Belanda
Alasan blokade ini adalah untuk mencegah
masuknya peralatan militer ke Indonesia, dan mencegah keluarnya
hasil-hasil perkebunan milik Belanda. Tapi tujuan dari Blokade ini
dilakukan dengan harapan agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan
sehingga bisa dikuasai kembali. Blokade ini dilakukan mulai bulan
November 1945, dengan menutup pintu keluar masuk perdagangan RI terutama
jalur laut
Kosongnya Kas Negara
Kas negara mengalami kekosongan karena
pajak dan bea masuk lainnya belum ada, sedangkan pengeluaran negara
semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada
produksi pertanian.
B. Usaha Pemerintah untuk Menembus Blokade Ekonomi Belanda
Mengirim Bantuan Beras ke India
Pada saat ekonomi Indonesia dalam keadaan
sulit, Indonesia masih mampu memberikan bantuan beras ke India sebesar
lebih kurang 500 ribu ton dan sebagai gantinya India menjanjikan
mengirim bahan pakaian ke Indonesia. Dalam perkembangannya, India sangat
proaktif membantu perjuangan Indonesia di forum Internasional.
Mengadakan Hubungan Dagang Dengan Pihak Luar Negeri
Hubungan dagang ini dirintis oleh badan semi Pemerintah dibawah pimpinan Sumitro Joyohadikusomo yang bernama Banking
and Trading Corporation (BTC) dan berhasil mengadakan transaksi dagang
dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Barang yang diekspor adalah
gula, karet dan teh.
Membuka Perwakilan Dagang di Singapura
Indonesia melalui perwakilan dagang resmi bernama Indonedian Office
(Indoff) membuka perwakilan dagan di Singapura pada tahun 1947.
Tujuannya adalah untuk berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan
melakukan barter.
Membnetuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN)
KPULN ini dipimpin oleh Ali
Jayengprawiro. Bertugas membeli senjata dan perlengakapan perang lainnya
dan berusaha untuk memasukkannya ke Indonesia.. salah satu tokoh yang
berhasil memasukkan senjata adalah Laksamana Muda Yahya Daniel Dharma
atau John Lie. John Lie rutin melakukan operasi menembus blokade
Belanda dengan membawa karet atau hasil bumi lai ke Singapura untuk
dibareter dengan senjata.
PEREKONOMIAN INDONESIA MASA ORDE LAMA
Sebagai tokoh pejuang kemerdekaan, Proklamator sekaligus Presiden pertama indonesia,
perekonomian indonesia tidak dapat lepas dari sosok Ir. Soekarno.
Sebagai orang yang pertama memimpin Indonesia boleh dibilang Soekarno
adalah peletak dasar perekonomian indonesia. Beberapa kebijakan yang
diambil dibawah pemerintahan Soekarno diantaranya :
· Nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia.
● Mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak
● Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor
● Serta beberapa kebijakan lainya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian
indonesia.
Setelah
kemerdekaan hingga tahun 1965, perekonomian Indonesia memasuki era yang
sangat sulit, karena bangsa Indonesia menghadapi gejolak sosial,
politik dan keamanan yang sangat dahsyat, sehingga pertumbuhan ekonomi
kurang diperhatikan.
Kegiatan ekonomi masyarakat sangat minim, perusahaan-perusahaan besar
saat itu merupakan perusahaan peninggalan penjajah yang mayoritas milik
orang asing, dimana produk berorientasi pada ekspor. Kondisi stabilitas
sosial- politik dan keamanan yang kurang stabil membuat
perusahaan-perusahaan tersebut stagnan. Pada periode tahun 1950-an Indonesia menerapkan model guidance development dalam pengelolaan ekonomi, dengan pola dasar Growth with Distribution of Wealth di mana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi (pembangunan semesta berencana).
Model ini tidak berhasil, karena begitu kompleknya permasalahan ekonomi,
sosial, politik dan keamanan yang dihadapi pemerintah dan ingin
diselesaikan secara bersama-sama dan simultan. Puncak kegagalan pembangunan ekonomi orde lama adalah terjadi hiper inflasi yang mencapai lebih 500% pada akhir tahun 1965. Pada
masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi
sistem ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme
ekonomi. Pemerintah yang belum berpengalaman, masih ikut campur tangan
ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat
banyak. Hal tersebut, ditambah pula kemelut politik, mengakibatkan
terjadinya ketidakstabilan pada ekonomi negara.
Orde
Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu
tersebut, Indonesia bergantian menggunakan sistem ekonomi liberal dan
sistem ekonomi komando. Hampir seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan. Penyebabnya adalah :
1. Situasi politik yang diwarnai manuver dan sabotase, terutama dari
kelompok-kelompok kanan (masyumi, PSI, dan tentara-AD) yang tidak
menghendaki kemandirian ekonomi nasional.
2. Pertarungan kekuasaan antar elit politik di tingkat nasional -yang
berakibat jatuh-bangunnya cabinet - tidak memberikan kesempatan kepada
Soekarno dan kabinetnya untuk teguh menjalankan kebijakan-kebijakan
tersebut.
3)
Yang paling pokok: borjuasi dalam negeri (pribumi) yang diharapkan
menjadi kekuatan pokok dalam mendorong industrialisasi dan kegiatan
perekonomian justru tidak memiliki basis borjuis yang tangguh.
Kendati
berkali-kali mengalami kegagalan, Soekarno kemudian menekankan bahwa
haluan ekonomi baru ini hanya akan berhasil dengan dukungan masyarakyat.
Dalam usaha memasifkan dukungan rakyat, Soekarno berpropaganda tentang
Trisakti:
● Berdikari di bidang ekonomi;
● Berdaulat di bidang politik; dan
● Berkepribadian dalam budaya
Perekonomian Pada Masa Orde Lama 1945-1966
• Pada
awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah perubahan
struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang bertujuan untuk
memajukan industri
kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya
diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap luar negeri.
•
Sistem
moneter tentang perbankan khususnya bank sentral masih berjalan seperti
wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak ekslusif untuk mencetak
uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk memelihara stabilitas
nasional. Bank Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan dari
pengambilan keputusan politik.
Sejak
tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar.
Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta
Delapan Tahun (1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian
proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek
besar tersebut.
• Rencana
ini mencakup sektor-sektor penting dan menggunakan perhitungan modern.
Namun sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak
berjalan atau dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya
kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli.
• Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk.
• Terjadinya
pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya
konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas
(dana revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang
berkuasa.
• Perekonomian
juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%.
Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan
mulai dekat dengan negara-negara komunis.
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh:
1. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan
karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.
Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata
uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata
uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang
Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for
Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA
di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946,
pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang
Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
2 Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
Kas negara kosong.
4 Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
a Program
Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman
dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
b Upaya
menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak
dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di
Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
c Konferensi
Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang
bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu :
masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status
dan administrasi perkebunan-perkebunan.
d Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.
e Rekonstruksi
dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 untuk mengalihkan tenaga
bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
f. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.
Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
• Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal.
• Perekonomian
diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan
laissez faire laissez passer.Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan
belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha
Cina.
Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
• Gunting
Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950,
untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
• Nasionalisasi
De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU
no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
Program
Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi
dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan
impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan
lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit
pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi
dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat
pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan
pengusaha non-pribumi.
· Sistem
ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr
Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina
dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan
latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan
kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak
berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman,
sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari
pemerintah.
· Pembatalan
sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni
Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual
perusahaannya, akan tetapi pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa
mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
• Sebagai
akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan
sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada
sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah).
• Dengan
sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan
persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme).
• Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa itu:
a Devaluasi
yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai
berikut: Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan
Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000
dibekukan.
b Pembentukan
Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis
Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru
mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada
1961-1962 harga barang-barang naik 400%.
Devaluasi
yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000
menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali
lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya
dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk
menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
d Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya.
e Pada
masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah,
dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan
negara-negara Barat.
Sekali
lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem
demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke
Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain
PEREKONOMIAN INDONESIA MASA ORDE BARU
Perkembangan Ekonomi Indonesia pada Masa Orde Baru
– Pembangunan nasonal telah di renanakan meliputi pembangunan jangka
panjang, pembangunan jangka menengah,pembangunan jangka pendek.
Pembangunan jangka panjang tahap I (PJPT I) berlangsung selama 25
tahun.PJPT I terdiri atas lima tahapan jangka menengah.Setiap tahapan
jangka menengah waktunya lima tahun yang di kenal dengan nama
pembangunan lima tahun(pelita).Setiap pelita di bagi menjadi lima
tahapan jangka pendek,yaitu satu tahunan yang di kenal sebagai pelita
tahun pertama,dan seterusnya sampai pelita tahun ke lima.
Pemerintah orde baru mulai melaksanakan
rencana pembangunan lima tahun sejak 1 April 1969 melalui tahapan
tahapan pelita. Perkembangan perekonomian Indomesia pada masing-masing
pelita adalah sebagai berikut:
PELITA I Pelita I dimulai 1 April 1969-31 Maret 1947.
Pelita ini menekan pada rehabilitasi
ekonomi,khususnya mengangkat hasil pertanian dan penyempurnaan system
irigasi dan transportasi.Hampir selruh target di sector produksi
berhasil di capai,bahkan produksi beras meningkay 25%. Tujuan pelita I
adalah menaikan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakan dasar-dasar
yang kuat bagi pembangunan nasional dalam tahap-tahap berikutnya.
PELITA II Pelita II berlamgsung pada tangggal 1 April 1974-31 Maret 1979.
Pelita II menekankan pada peningkatan
standar hidup bangsa Indonesia.Tujuan tersebut di wujudkan dengan
menyediakan pangan,sandang,dan papan yang lebih baik;meningkatkan
pemerataan kesejahteraan;dan menyediakan lapangan kerja.
PELITA III Pelita III di mulai tanggal 1 April 1979-31 Maret 1989.
Pelita ini menekankan pada sector
pertanian untuk mencapai swasemada pangan pangan dan pemantapan indystri
yang mengolah bahan dasar atau bahan baku menjadi bahan jadi.Pelita II
menungkat 274% di banding pelita sebelumnya..Penduduk yang hidup d bawah
garis kemiskinan tinggal 26,9 % dari jumlah penduduk tahun 1980.
PELITA IV. Pelita IV di mukai ! April 1984-31 Maret 1989.
Pelita ini menekankan pada sector
pertanian untuk mempertahankan swasembada pangan sekaligus meningkatakan
industri yang dapat memproduksi mesin-mesin untuk insustri ringan
maupun berat.Penduuduk yang hidup d bawah garis kemiskinan tinggal 16,4%
dari jumlah penduduk tahun 1987.
PELITA V Pelita V di mulai tanggal 1 April 1989-31 Maret 1994.
pelita ini menekankan pada sector industri yang di dukung oleh pertumbuhan yang mantap di sector pertanian.
PELITA VI Pelita VI di mulai 1 April 1994-31 Maret 1999.
Pelita VI maerupakan awal pembangunan
Jangka Panjang Tahap Kedua(PJPT II).Pada tahap ini bangsa Indonesia
memasuki proses Tinggal Landas menuju Terwujudnya masyarakat maju,adil
dan mandiri.Pelita VI menitikberatkan pada bidang ekonomi dengan
keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan
lainnya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.[ps]
PEREKONOMIAN INDONESIA MASA REFORMASI
A.
Sejarah
Perencanaan Pembangunan Indonesia
Setelah terjadi
berbagai goncangan ditanah air dan berbagai tekanan rakyat kepada presiden
Soeharto, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri
dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil
presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru
dan dimulainya Orde Reformasi.
Untuk
memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan,
pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya
pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
Selain itu
pada masa ini juga memberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat,
partisipasi masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya
partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa
menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan
dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi
dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha
Penerbitan (SIUP).
Dengan
hadirnya reformasi pembangunan dapat di kontrol langsung oleh rakyat, dan
kebijakan pembangunanpun didasari demokrasi yang bebunyi dari, oleh dan untuk
rakyat, sehingga dengan dasar ini partisipasi rakyat tidak terkekang seperti
pada masa orde baru,kehidupan perekonomian Indonesia dapat didorong oleh siap
saja.
Selain
pemabangunan nasional pada masa ini juga ditekankan kepada hak daerah dan
masyarakatnya dalam menentukan daerahnya masing-masing, sehingga pembangunan
daerah sangat diutamakan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang no
32/2004,Undang-Undang 33/2004, Undang-Undang 18/2001 Untuk pemerintahan Aceh,
Undang-Undang 21/2001 Untuk Papua. Keempat undang-undang ini mencerminkan
keseriusan pusat dalam melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah dan rakyat di
daerah agar daerah dapat menentukan pembangunan yang sesuai ratyatnya inginkan.
B. Kebijakan Ekonomi dalam pembagunan
Pada masa krisis ekonomi, ditandai dengan tumbangnya
pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era Reformasi yang dimulai oleh
pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan
yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah
stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna
menyesuaikan dengan keadaan.
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa
reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang
ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas
politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan
yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada
berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara
lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja
BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden
terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata
masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami
masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan
penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi
persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
- Meminta
penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3
dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
- Kebijakan
privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode
krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu
berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan
ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke
perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam
pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor
berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya
pembangunan nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang
Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau
dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh
naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor
pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu
menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT)
bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan
pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.Kebijakan yang ditempuh untuk
meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur
massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing
dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya
Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang
mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006
, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS.
Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF
dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada
luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi
antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat
dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret
2006.
Hal ini disebabkan karena beberapa
hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat
kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector
riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi
pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja
Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu
sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain
pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
Pada masa Reformasi ini proses
pembangunan nasional memang sudah demokratis dan sudah memerankan fungsi
pemerintah daerah dalam menjalankan pasipartisi rakyat daerahnya. Dengan
peluang otonomi daerah telah memberikan sumbangsi yang besar terhadap proses
percepatan pembangunan nasional dan juga menjaminnya sistem demokrasi yang
merakyat.
C. Sistem Pemerintahan
Pemerintahan tidak punya kebijakan
(menuruti alur parpol di DPR), pemerintahan lemah, dan muncul otonomi daerah
yang kebablasan, demokrasi Liberal (neoliberaliseme), tidak jelas apa
orientasinya dan mau dibawa kemana bangsa ini.
PEREKONOMIAN INDONESIA MASA SEKARANG
Perekonomian Indonesia pada Masa Sekarang (SBY)
Pemerintahan
Indonesia Bersatu Jilid I (Era SBY- JK) = (2004-2009)
Masa
Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu
mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan
ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM
dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan
kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni
Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak
sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah
sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah
mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim
investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit
pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan
kepala-kepala daerah.
Menurut
Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan
kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu
ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang
salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak
investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan
bertambah.
Selain itu,
pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan
untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas.
Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan
meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.
Pada
pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF
sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi
mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun
wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya
laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan
jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi
39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006.
Hal ini
disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan
ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di
SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi.
Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan
kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi
pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang
investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang
kondusif.
Namun,
selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa
keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi.
Sejak tahun
2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun
2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY
yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan
dengan pro environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan
dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya,
hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun
waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang
mendorong pertumbuhan PDB.
Imbas dari
pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang
memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sector riil yang tentu
saja banyak membuka lapangan kerja baru. Memasuki tahun ke dua masa jabatannya,
SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI,
percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara
maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara UsS 14.250-USS 15.500,
dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun.
Pemerintahan
Indonesia Bersatu Jilid II (Era SBY–BOEDIONO) = (2009-2014)
Pada periode
ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :
1. BI rate
2. Nilai tukar
3. Operasi moneter
4. Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial
lalu lintas modal.
Dengan
kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya
kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Hampir tujuh
tahun sudah ekonomi Indonesia di tangan kepemimpinan Presiden SBY dan selama
itu pula perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa
keemasannya. Beberapa pengamat ekonomi bahkan berpendapat kekuatan ekonomi
Indonesia sekarang pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan baru
perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BIRC (Brazil, Rusia, India, dan
China). Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan
ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti
Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak
pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009.
Gemilangnya
fondasi perekonomian Indonesia direspon dunia internasional dengan menjadikan
Indonesia sebagai salah satu negara pilihan tempat berinvestasi. Dua efeknya
yang sangat terasa adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor
tertingginya sepanjang sejarah dengan berhasil menembus angka 3.800. Bahkan
banyak pengamat yang meramalkan sampai akhir tahun ini IHSG akan mampu menembus
level 4000. Indonesia saat ini menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia.
“Tujuan kami adalah untuk menduduki 10 besar. Kami sangat optimistis karena IMF
pun memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalahkan Australia dalam waktu kurang
dari satu dekade ke depan,” tutur SBY dalam sebuah acara.
Sumber :
